Keresahan Kepala Desa di Kabupaten Batang Terkait Permintaan Informasi Publik dalam Penggunaan Anggaran Desa

Batang - Kabupaten Batang kembali menjadi sorotan publik setelah terjadi keresahan yang melibatkan beberapa kepala desa di wilayah tersebut. 

Keresahan tersebut bermula dari permintaan informasi publik terkait penggunaan anggaran di desa yang diajukan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ). 

Baca juga: Prabowo Ciptakan Banyak Tokoh, PMP: Indonesia Butuh Pemimpin Yang progresif

Dalam beberapa minggu terakhir, masyarakat Kabupaten Konoha semakin sadar akan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa.

 Hal ini mendorong sebagian LSM untuk aktif meminta informasi terkait penggunaan anggaran di desa masing-masing. Namun, permintaan tersebut dihadapi dengan berbagai kendala, terutama dari pihak kepala desa.

Baca juga: Alex Wibisono: Jateng dan Jatim Diguyur Sembako dan Uang, Lu Diam?

Beberapa kepala desa di Kabupaten Batang mulai merasa khawatir dengan permintaan informasi publik yang diajukan oleh LSM. 

Mereka menilai bahwa permintaan tersebut berpotensi mengungkap hal-hal yang bersifat rahasia atau sensitif terkait pengelolaan anggaran di desa.

Baca juga: Tony Rosyid: Pertarungan Istana vs KPP, Kenapa Harus Hidup-Mati?

 Oknum kepala desa bahkan menyatakan bahwa permintaan informasi publik tersebut dapat merugikan citra dan reputasi mereka di mata masyarakat.

Pihak berwenang di Kabupaten Batang pun turut merespons keresahan yang terjadi. Mereka menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Baca juga: Difitnah Jadi Aktor Konspirasi Hasil Pilpres 2024: M. Qodari: Itu Data Survei Jakarta, Bukan  Nasional

Pihak berwenang juga mengimbau agar kepala desa dan LSM dapat bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang transparan dan terbuka terkait penggunaan anggaran di desa.

Situasi ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, LSM, media dan masyarakat dalam mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel.

Baca juga: DPD CMMI Bogor Raya : Jangan Mudah Berkata Sumpah

 Semua pihak perlu memahami bahwa transparansi adalah kunci utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. 

Dengan demikian, diharapkan keresahan yang terjadi di Kabupaten Batang  dapat diselesaikan dengan baik melalui dialog dan kerjasama yang baik antara semua pihak terkait.

Paman Adam